Transparansi APBDes Talang Makmur Dipertanyakan, Desak APH & Instansi Terkait Untuk Turun Langsung Bertindak Tegas
0 menit baca
 |
| Foto: (Ilustrasi hasil dari Ai) |
SIGINJAI ONE, TANJAB BARAT – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Makmur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun Anggaran 2024–2025 kini berada di bawah sorotan tajam publik dan insan pers.
Berdasarkan hasil penelusuran serta data temuan lapangan, portal berita investigasi Siginjaione.com mencatat sejumlah poin krusial yang dinilai memerlukan kejelasan transparansi dan akuntabilitas dari Pemerintah Desa (Pemdes) Talang Makmur, khususnya pimpinan kepala desa setempat.
Warga Buka Suara: Proyek Fisik Bikin Elus Dada, Pelatihan Diduga Sekadar "Bancakan" Anggaran
Sorotan tajam ini bukan tanpa alasan. Sejumlah warga lokal yang ditemui di lapangan mulai berani bersuara dan meluapkan kekecewaannya atas dugaan kejanggalan pengelolaan dana desa yang selama ini terkesan tertutup.
"Kami warga di sini sebenarnya sudah lama urut dada melihat pembangunan di desa. Soal drainase anggaran Rp54 juta itu, coba turun dan cek sendiri kualitasnya—jauh dari kata layak. Belum lagi acara pelatihan-pelatihan kayak Desa Cerdas sama PKK, itu anggarannya cair terus tapi manfaatnya buat warga mana? Cuma formalitas foto-foto, habis itu anggarannya menguap entah ke mana. Kami minta audit tuntas, jangan sampai uang rakyat cuma jadi 'bancakan' oknum!" cetus salah seorang warga Talang Makmur yang meminta identitasnya dilindungi demi keamanan.
Rincian Proyek Fisik dan Kegiatan Pelatihan yang Disorot
Terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus perhatian redaksi, di antaranya:
1. Spesifikasi Proyek Drainase: Pembangunan fisik drainase desa yang menelan anggaran sekitar Rp54 juta, di mana rincian volume fisik serta spesifikasi teknis di lapangan dipertanyakan kesesuaiannya.
2. Output Pelatihan & Peningkatan Kapasitas: Pelaksanaan program Peningkatan Kapasitas—seperti Pelatihan Desa Cerdas dan Pelatihan PKK—yang menyerap dana APBDes, namun transparansi penyaluran, realisasi anggaran, hingga output nyata bagi masyarakat belum terbuka terang.
3. Keterbukaan Informasi Publik: Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam pengelolaan APBDes yang dirasa belum diakses secara transparan oleh warga desa.
Desak Inspektorat & APH Bertindak: "Kembalikan Uang Negara atau Tindak Tegas Sesuai Hukum!"
Menanggapi potensi kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana desa tersebut, Redaksi Siginjaione.com bersama konsorsium lembaga pengawas independen mendesak instansi berwenang—mulai dari Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kejaksaan Negeri, hingga Tipidkor Polres Tanjab Barat—untuk segera melakukan audit investigatif menyeluruh dan tidak berdiam diri.
Apabila dalam proses audit dan pemeriksaan audit investigatif ditemukan indikasi penyimpangan, kelebihan bayar, maupun potensi mark-up anggaran.
- Sanksi Administrasi & Pengembalian: Pihak Pemdes maupun pihak terkait yang bertanggung jawab wajib segera mengembalikan seluruh potensi kerugian dana tersebut ke Kas Negara / Kas Desa.
- Penindakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Apabila ditemukan unsur kesengajaan niat jahat (mens rea) serta indikasi tindak pidana korupsi yang terstruktur, Aparat Penegak Hukum (APH) didesak untuk memproses dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
Pimpinan Perusahaan beserta Pemimpin Redaksi Siginjaione.com menegaskan berkomitmen mengawal temuan ini secara tuntas. Berkolaborasi dengan LSM, aktivis penggiat anti korupsi, dan elemen masyarakat, seluruh temuan fisik maupun dokumen administrasi akan dirangkum secara sistematis.(Red)
Dapatkan update berita tercepat, akurat, dan terpercaya hanya di Siginjaione.com. Lebih suka liputan visual? Follow akun TikTok kami di @siginjaione untuk rangkuman berita menarik setiap hari. Jadikan Siginjai One sebagai referensi utama informasi Anda!
