Skandal Ksop Talang Duku: Rekaman Utuh Buktikan Tidak Ada Penyangkalan — Sistem Rusak, Uang Mengalir

Foto: Ilustrasi

SIGINJAI ONE, JAMBI — Rangkaian investigasi redaksi mengungkap jaringan penyimpangan terstruktur di lingkungan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jambi, Wilayah Kerja Talang Duku. Bukti terkuat datang dari pertemuan langsung pihak Ksop Talang Duku tidak menampik, tidak membantah, justru meminta informasi terus disampaikan. Seluruh percakapan tersebut terekam video secara utuh dari awal hingga akhir, sehingga tidak dapat diputar balikkan maupun disangkal.

ENAM FAKTA YANG TELAH DIHIMPUN

Sistem digital yang dibangun untuk menjamin transparansi justru dijadikan sarana diskriminasi layanan. Persetujuan dokumen kerap diberikan sebelum berkas fisik diverifikasi. Agen yang menyetor "uang pelicin" dapat menyelesaikan urusan dalam hitungan jam, sementara pelaku usaha yang menjalankan prosedur secara jujur tertahan berminggu-minggu tanpa kejelasan. Praktik pungutan tidak resmi telah menjelma skema "jatah bulanan" yang berjalan teratur dan terkoordinasi.

Di KSOP Talang Duku, ditemukan indikasi penggelembungan data berat muatan batubara pasokan PLN. Angka yang tercatat di atas kertas berbeda ratusan ton dari kenyataan di atas kapal. Selisih tersebut diduga merugikan pihak pembeli sekaligus mengurangi penerimaan negara. Proses verifikasi di dermaga dianggap sekadar formalitas tanpa pengecekan independen.

Banyak kapal dinyatakan layak berlayar tanpa pemeriksaan langsung ke kondisi lambung, mesin, maupun peralatan keselamatan. Kapal dengan izin kedaluwarsa, muatan berlebih, atau kondisi teknis diragukan tetap dapat berangkat asal ada pihak yang mengurus dari atas. Hal ini mempertaruhkan keselamatan nyawa pelaut di perairan.

Sebagian biaya resmi yang seharusnya masuk utuh ke kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diduga dialihkan ke rekening pribadi melalui jalur transaksi terselubung. Jejak keuangan tersebut tidak dapat dihapus maupun dihilangkan. Pimpinan instansi yang membiarkan praktik berulang terjadi turut bertanggung jawab secara hukum — melempar kesalahan kepada staf pelaksana tidak membebaskan dari kewajiban pertanggungjawaban jabatan.

 

Selain uang operasional harian, terdapat pula dugaan alur "uang setoran pelicin" berkala dari oknum pihak agen pelayaran kepada oknum pihak KSOP. Dana ini disinyalir diberikan khusus untuk memperlancar dan mempermudah seluruh proses administrasi serta pengurusan dokumen.

Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu warung kopi kawasan Ancol Pasar Jambi, redaksi menyampaikan seluruh temuan kepada seorang staf KSOP Talang Duku. Yang terjadi justru di luar dugaan: tidak ada satu pun bantahan atau penyangkalan tegas. Pihak yang bersangkutan justru menyampaikan agar redaksi terus menyampaikan setiap informasi yang diterima masyarakat, dengan alasan agar dapat diperbaiki ke depannya. Seluruh percakapan terekam video secara utuh, suara jelas, tidak ada bagian yang dipotong. Sikap tidak membantah di hadapan fakta yang disodorkan menguatkan dugaan bahwa praktik-praktik tersebut memang terjadi.

Dalam pertemuan eksklusif bersama redaksi pada Minggu, 13 September 2026 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Andre Ardiansyah Saputra, S.H., M.H., menyampaikan bila redaksi memiliki bukti autentik akan Hal yang di sinyalir adanya penyimpangan maka itu dapat menjadi dasar yang sah.

 

"Rekaman percakapan di Ancol Pasar Jambi tidak dapat dibantah maupun diputar balikkan. Dari awal hingga akhir, tidak terdapat satu kalimat pun yang menyangkal fakta yang disampaikan. Itu bukan kerendahan hati — itu pengakuan terselubung. Istilah 'jatah bulanan', permainan angka muatan batubara, kapal yang tidak diperiksa —semua itu bukan isu yang direkayasa. Siapa yang menerima? Siapa yang mengatur? Siapa yang melindungi? Semua harus diusut tuntas, dari yang menerima di dermaga hingga yang memberi perintah dari balik meja. Tidak ada satu pun yang boleh kebal di atas hukum" ujarnya.

Redaksi Siginjai One mendesak pimpinan tertinggi segera turun tangan seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan RI — Lakukan audit forensik sistem Inaportnet, cocokkan data digital dengan kenyataan di lapangan. Dan Bareskrim Polri — Amankan rekaman video pertemuan sebagai bukti awal, telusuri aliran dana, bongkar jaringan pungutan dan manipulasi data muatan. Selain itu Jaksa Agung RI — Gunakan temuan dan rekaman sebagai bahan penyelidikan, awasi penegakan hukum agar transparan, bebas intervensi, dan tuntas sampai ke akar. Ombudsman Republik Indonesia — Periksa dugaan maladministrasi dan diskriminasi layanan; ketiadaan penyangkalan merupakan indikasi nyata adanya penyimpangan. Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI — Lakukan pemantauan dan penyelidikan atas indikasi kerugian negara berskala besar, termasuk permainan angka muatan serta aliran dana yang tidak jelas tujuannya. Serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) — Telusuri jejak aliran dana yang diduga dialihkan dari penerimaan negara ke rekening pribadi, lacak perpindahan antar-rekening, dan ungkap siapa pihak yang menerima keuntungan tersebut.

Menyembunyikan, menunda, tidak akan mengubah fakta yang terekam. Video itu berdiri sendiri dan berbicara dengan bahasanya sendiri. Kini giliran penegak hukum untuk mendengarkan, memeriksa, dan bertindak. (Red)