Polri Dorong Ekosistem SKCK Terintegrasi Lintas Kementerian dan Lembaga
0 menit baca
 |
| Direktur Keamanan Khusus Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko Foto:( Doc.Med Hub Humas Mabes Polri) |
SIGINJAI ONE, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus mematangkan langkah transformasi pelayanan publik. Tidak lagi sekadar digitalisasi sistem internal, Polri kini mendorong integrasi layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke dalam ekosistem pelayanan publik nasional lintas kementerian dan lembaga.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Joint Commitment bertajuk "Transformasi Ekosistem Tata Kelola Layanan SKCK Terintegrasi dalam Mendukung Integrasi Pelayanan Publik Nasional Menuju Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Khusus Baintelkam Polri di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Direktur Keamanan Khusus Baintelkam Polri, Brigjen Pol. Antonius Dwi Hendro Sunarko, menyatakan bahwa arah pembenahan layanan SKCK berfokus pada keterhubungan data, keselarasan proses bisnis, serta interoperabilitas antarsistem instansi pemerintah.
"Transformasi harus diarahkan dari digitalisasi menuju integrasi, dari aplikasi menuju ekosistem, dan dari pertukaran dokumen menuju interoperabilitas data, serta dari pola kerja sektoral menjadi kolaborasi," tegas Antonius dalam keterangannya.
Perkuat Ekosistem Data Nasional
Antonius menjelaskan bahwa SKCK merupakan dokumen vital yang bersinggungan langsung dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat—seperti persyaratan kerja, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, penguatan sistem yang terintegrasi menjadi hal mendesak.
Pengembangan sistem Integra SKCK ini ditegaskan bukan untuk menggantikan portal atau aplikasi yang sudah berjalan, melainkan untuk menghubungkan basis data secara menyeluruh mulai dari verifikasi identitas hingga keterhubungan antarinstansi.
"Tidak ada satu institusi pun yang dapat membangun ekosistem pelayanan terintegrasi secara sendiri-sendiri, termasuk Polri. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga adalah kuncinya," lanjutnya.
Saat ini, layanan SKCK digital Polri telah terhubung dengan sejumlah basis data nasional seperti:
- Dukcapil (Kementerian Dalam Negeri)
- Direktorat Jenderal Imigrasi
- Bareskrim Polri
- BPJS Kesehatan
- Uji Coba Cetak SKCK Mandiri
Selain penguatan sistem backend dan basis data, Polri juga menyiapkan inovasi layanan di sisi pengguna. Salah satu langkah terobosan yang sedang disiapkan adalah fasilitas cetak SKCK secara mandiri.
Saat ini, moda pencetakan mandiri tersebut sedang memasuki tahap uji coba terbatas menggunakan 10 unit mesin Anjungan Mandiri di wilayah Jakarta, sebelum direncanakan untuk diimplementasikan secara meluas pada 2027.
Apresiasi dan Komitmen Bersama
Langkah integrasi yang diprakarsai Polri mendapat apresiasi positif dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, Dr. Ir. Ismail, M.T. Ia menilai kolaborasi ini penting untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat.
"Inisiatif Baintelkam Polri ini merupakan langkah kolaborasi untuk mengintegrasikan layanan SKCK yang merupakan salah satu layanan dasar masyarakat, agar publik semakin dimudahkan ke depan," ujar Ismail.
Agenda FGD ini ditutup dengan penandatanganan Joint Commitment yang melibatkan jajaran kepolisian beserta perwakilan dari BPJS Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian PANRB. Penguatan lintas sektor ini diharapkan melahirkan layanan SKCK yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan ramah pengguna.(Red)
Dapatkan update berita tercepat, akurat, dan terpercaya hanya di Siginjaione.com. Lebih suka liputan visual? Follow akun TikTok kami di @siginjaione untuk rangkuman berita menarik setiap hari. Jadikan Siginjai One sebagai referensi utama informasi Anda!
