INVESTIGASI: Menelanjangi ‘Dapur’ Pelayanan KSOP Kuala Tungkal, Aroma Pungli Sistemik yang Diduga Jadi Tradisi Turun-Temurun
0 menit baca
![]() |
| Foto: ( ilustrasi hasil dari Ai). |
KUALA TUNGKAL, SIGINJAI ONE – Kedok pelayanan bersih yang dipamerkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kuala Tungkal diduga kuat hanyalah fatamorgana. Sebuah investigasi mendalam berhasil membongkar "dapur" transaksi haram di bawah meja yang telah mengakar menjadi tradisi turun-temurun di dua lini basah yaitu Subseksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBPP) serta Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala).
Praktik pungutan di luar jalur resmi ini disinyalir sudah dianggap sebagai "hal biasa" dan diwariskan dari periode ke periode. Ironisnya, gurita pungli ini diduga kuat berjalan mulus karena adanya tudung saji pembiaran dari pihak manajemen dan atasan yang pura-pura menutup mata demi menjaga stabilitas "setoran" tetap aman.
Gaya 'Silent Extortion': Tanpa Suara, Tanpa Uang, Urusan Sengaja Dibuat Mogok
Berdasarkan data dan kesaksian yang dihimpun tim investigasi dari lingkaran dalam pelabuhan, oknum pemegang aplikasi Inaportnet di bagian Surat Persetujuan Berlayar (SPB) memiliki trik yang sangat licik. Mereka dikenal "cukup pintar" karena tidak pernah meminta uang secara verbal atau terang-terangan.
Namun, skenario pemerasan terselubung (silent extortion) diluncurkan melalui hukum tidak tertulis yang sudah mendarah daging. Setiap kali ada kapal masuk atau keluar, pengguna jasa wajib menyodorkan upeti di luar biaya resmi negara.
"Petugas di meja aplikasi memang tidak meminta. Tetapi ini sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Semua orang di pelabuhan tahu konsekuensinya: jika tidak ada uang pelicin yang diselipkan, dokumen Anda di hari-hari berikutnya dijamin akan dibuat 'mogok', diperlambat, dan dicari-cari kesalahannya dengan seribu alasan teknis," ungkap sumber tepercaya lingkaran dalam pelabuhan yang identitasnya dilindungi demi keamanan.
Mengakali Sistem: Klik 'Disetujui' di Aplikasi Duluan, Cek Fisik Belakangan
Bobroknya dapur pelayanan di Subseksi KBPP semakin kentara dengan ditemukannya pelanggaran prosedur administrasi yang fatal akibat normalisasi pungli ini. Investigasi menemukan bahwa persetujuan digital di aplikasi Inaportnet diduga kerap di-klik "Lolos/Disetujui" terlebih dahulu oleh operator, baru kemudian pemeriksaan dokumen fisik kapal menyusul dilakukan belakangan.
Celah pembalikan prosedur yang diwajarkan bertahun-tahun ini sengaja dipelihara sebagai ruang transaksi penutup. Ketika persetujuan digital sudah digenggam karena "uang pelancar" telah masuk, maka proses pemeriksaan fisik kapal dan uji kelaiklautan (seaworthiness) otomatis hanya menjadi sandiwara formalitas di atas kertas.
Hal ini menjadi sinyal bahaya besar bagi dunia maritim. Sertifikasi keselamatan kapal di KSOP Kuala Tungkal disinyalir tidak lagi diukur berdasarkan ketatnya standar hukum laut internasional, melainkan dari seberapa lancar aliran uang tempel yang masuk ke kantong oknum petugas pemeriksa.
Warisan Budaya 'Setoran Bulanan' Tetap di Subseksi Lala
Bergeser ke dapur sebelah, pos Subseksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Lala) dan Usaha Kepelabuhanan ternyata memegang kendali atas pungli yang lebih terstruktur dan masif. Pengurusan ruang lalu lintas kapal dan dokumen tata kerja keagenan diduga dipenuhi oleh tarif siluman yang tidak memiliki dasar hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) resmi.
Roda bisnis pelabuhan di Kuala Tungkal diduga kuat diikat oleh sistem "setoran bulanan" yang diwariskan dari generasi pejabat lama ke pejabat baru. Pengguna jasa pelabuhan tertentu dipaksa menyetor upeti berkala dalam jumlah tetap secara rutin kepada oknum di bawah Subseksi Lala. Setoran ini menjadi biaya wajib demi mengamankan izin trayek kapal agar tidak diganggu atau dipersulit di kemudian hari.
Tudung Saji Atasan: Tahu Sama Tahu atau Ikut Menikmati?
Pertanyaan terbesar yang muncul dari lingkaran dalam pelabuhan adalah sejauh mana keterlibatan para pemangku kebijakan tertinggi di KSOP Kuala Tungkal. Praktik yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan bersifat masif ini dinilai mustahil jika tidak tercium oleh radar pengawasan atasan.
Muncul dugaan kuat adanya sistem "tahu sama tahu" (silent conspiracy) di mana pihak atasan diduga sengaja memasang tudung saji untuk menutupi borok bawahannya. Pembiaran struktural ini memicu spekulasi liar di kalangan pengguna jasa: apakah para pejabat di tingkat atas murni lalai dalam mengawasi, ataukah mereka justru menjadi penikmat akhir dari puncak piramida aliran dana segar tersebut?
Institusi Menanti Bersih-Bersih atau Pembiaran Mafia?
Dugaan praktik koruptif yang terstruktur, sistematis, dan mengakar lintas generasi di tubuh KSOP Kelas IV Kuala Tungkal ini jelas menjadi tamparan keras bagi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kenyamanan investasi daerah dan taruhan nyawa para pelaut di perairan Jambi kini berada di bawah bayang-bayang tradisi keserakahan oknum yang tidak pernah tersentuh hukum.
Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi redaksi tengah menyusun berkas laporan dan melayangkan surat resmi secara tertulis kepada Kepala KSOP Kuala Tungkal, Kepala Subseksi KBPP, serta Kepala Subseksi Lala. Publik kini menanti, apakah pucuk pimpinan instansi ini punya nyali untuk meruntuhkan tembok tradisi pungli dan menyapu bersih para mafia pelabuhan di kantornya, atau justru ikut terbuai di balik tudung saji aliran dana segar tersebut? (Tim/Red)
Dapatkan update berita tercepat, akurat, dan terpercaya hanya di Siginjaione.com. Lebih suka liputan visual? Follow akun TikTok kami di @siginjaione untuk rangkuman berita menarik setiap hari. Jadikan Siginjai One sebagai referensi utama informasi Anda!
