INVESTIGASI EKSKLUSIF: Menyoroti Dinamika Penegakan Hukum di Jalan Lingkar Bungo, Publik Harap Aparat Lebih Transparan
DOKUMENTASI INVESTIGASI: Penampakan terduga pengelola aktivitas di Jalan Soekarno-Hatta (Pal 6), Bungo. Setelah sebelumnya sempat menyangkal seluruh keterlibatannya, kini sosok berinisial FSL justru kedapatan menawarkan produk yang diduga merupakan 'minyak campuran'.
MUARA BUNGO — Sorotan tajam terhadap lemahnya pengawasan hukum di Kabupaten Bungo kembali memanas. Meskipun telah lama menjadi perbincangan publik dan dikeluhkan oleh masyarakat sekitar, aktivitas usaha yang diduga dikendalikan oleh seorang pengusaha berinisial FSL di kawasan strategis Jalan Soekarno-Hatta (Jalur 2 / Pal 6), Kecamatan Rimbo Tengah Kabupatan Bungo, terpantau masih terus berjalan hingga saat ini.
Berdasarkan pemantauan dan investigasi lanjutan di lapangan, operasional tersebut diduga dijalankan secara terstruktur. Tidak hanya berpusat pada satu titik gudang besar di jalur utama, jaringan ini disinyalir turut memanfaatkan tempat penyimpanan atau "gudang cadangan" yang disembunyikan di area permukiman atau rumah pribadi guna mengelabui pantauan aparat penegak hukum (APH) dan warga.
Aktivitas Tetap Berjalan di Tengah Sorotan Publik
Fakta bahwa kegiatan usaha tersebut masih beroperasi tanpa tersentuh tindakan tegas memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Warga menilai ada pembiaran sistematis yang membuat pihak berinisial FSL merasa tak tersentuh oleh hukum.
“Sampai hari ini aktivitas mereka masih jalan terus seperti biasa. Seolah-olah tidak ada hukum yang berlaku di wilayah Bungo Pal 6 itu. Kalau warga kecil yang melakukan pelanggaran, gerak sedikit langsung ditindak. Tapi giliran FSL, jangankan ditutup, disentuh penegak hukum saja tidak pernah. Kuat dugaan karena dibekingi oknum aparat kuat di belakangnya,” ungkap salah satu warga sekitar yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan.
LSM Desak APH Bertindak Tegas Tanpa Pandang Bulu.
Menanggapi masih berjalannya operasional tersebut, Direktur Eksekutif Aliansi Pemantau Hukum dan Kebijakan Publik (APHKP), Ahmad Zulfikar, S.H., melayangkan kecaman keras terhadap sikap pasif aparat penegak hukum di tingkat lokal. Pihaknya mendesak agar Polda Jambi segera turun tangan mengambil alih pengawasan dan penindakan.
“Fakta bahwa FSL masih bisa leluasa menjalankan usahanya hingga detik ini adalah tamparan keras bagi marwah penegak hukum di Kabupaten Bungo. Kami meminta APH tidak main-main. Periksa gudang besar di jalur utama Jalan Soekarno-Hatta maupun gudang cadangan di kediaman pribadinya. Jika terbukti ada oknum aparat yang ikut membekingi, segera copot dan proses secara hukum tanpa pandang bulu!” tegas Ahmad Zulfikar dengan nada tinggi.
Sikap Redaksi & Asas Praduga Tak Bersalah
Bola panas kini sepenuhnya berada di meja aparat penegak hukum. Publik Kabupaten Bungo menanti tindakan nyata dan terbuka di lapangan, bukan sekadar janji atau laporan di atas kertas. Dan kami redaksi siginjaione.com yakin Polres Bungo dan Polda Jambi Akan cepat menindak Para Mafia Minyak di Wilayah Hukum Provinsi Jambi.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Redaksi SiginjaiOne membuka seluas-luasnya ruang hak jawab, koreksi, maupun klarifikasi resmi bagi pihak berinisial FSL serta instansi terkait demi menegakkan prinsip pemberitaan yang berimbang dan profesional.(Red)
