Dugaan Praktik Pungutan di Lingkungan KSOP Kelas IV Sabak Disorot, Tim Investigasi Himpun Data dan Bukti

Foto: Ilustrasi

SIGINJAI ONE, JAMBI — Tim investigasi Siginjai One menghimpun rangkaian data dan bukti terkait dugaan praktik pungutan dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.

​Penelusuran dokumen, jejak transaksi, bukti percakapan digital, serta keterangan narasumber yang meminta identitasnya dilindungi demi keamanan mengungkap adanya pola operasional yang berlangsung dalam kurun waktu 2020 hingga 2023. Temuan ini turut diperkuat oleh sejumlah aduan dan keluhan yang diterima redaksi sepanjang tahun 2026.

​Bukti Digital dan Instrumen yang Dihimpun

​Materi yang dikumpulkan oleh tim redaksi mencakup beberapa instrumen pendukung yang saling menguatkan:

• ​Bukti Percakapan Digital (Chat): Salinan rekaman percakapan tertulis yang menunjukkan adanya instruksi langsung dari pejabat setingkat Kepala Seksi (Kasi) Kesyahbandaran dan Berlayar / Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli (KBBP) kepada staf pelaksana untuk sengaja memperlambat proses persetujuan dokumen melalui sistem Inaportnet, akibat pihak agen pelayaran (shipping agency) belum menyerahkan uang koordinasi atau "uang kopi" pada saat itu;
• ​Catatan komunikasi tertulis antara pelaku usaha jasa pelayaran dengan pihak di lingkungan KSOP Sabak yang memuat pembahasan layanan perizinan;
• ​Dokumen pendukung terkait transaksi keuangan yang mengarah pada mekanisme pembayaran di luar ketentuan resmi;
• ​Keterangan mengenai prosedur pelayanan di lapangan yang berkaitan dengan kelancaran pengurusan dokumen kapal.

​Pola Alur Pengelolaan Berdasarkan Keterangan Narasumber

​Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari sejumlah sumber internal, mekanisme pengelolaan dana tersebut diduga melibatkan koordinasi berjenjang di lingkungan kantor pelabuhan. Staf pelaksana yang berurusan langsung dengan pengguna jasa mengaku berada di bawah arahan struktural dalam memproses layanan harian, termasuk adanya perintah penundaan penerbitan izin jika permintaan di luar ketentuan belum dipenuhi.

​"Kami menjalankan tugas berdasarkan arahan dan mekanisme yang berjalan di lingkungan kantor," ungkap salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan kerja.

​Temuan Jalur Khusus Perekrutan Tenaga Honorer dan Relasi Bisnis

​Selain menyoroti alur pengelolaan layanan, penelusuran tim investigasi juga menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam sistem perekrutan tenaga honorer di lingkungan KSOP Sabak pada kurun waktu tersebut. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, proses rekrutmen diduga sarat akan praktik kolusi melalui sistem "titipan".

​Sejumlah tenaga honorer yang direkrut pada masa itu diduga kuat merupakan keluarga atau orang dekat dari pihak agen travel tiket terkemuka di Jambi. Pengangkatan ini ditengarai bukan didasarkan pada kompetensi atau kebutuhan formasi objektif, melainkan sebagai bentuk akomodasi atas ikatan kedekatan dan relasi bisnis antara oknum pejabat KSOP Sabak dengan pihak agen travel tersebut. Dinamika penempatan ini bahkan berlanjut pada proses alih status kepegawaian selanjutnya, yang kini tengah didalami aspek legalitas dan prosedurnya.

​Suara Warga dan Desakan Lembaga Pengawasan

​Praktik pelayanan di kawasan pelabuhan ini turut memicu keresahan di kalangan warga serta pengguna jasa di sekitar wilayah kerja KSOP Sabak. Beberapa warga yang beraktivitas di sekitar pelabuhan mengungkapkan bahwa proses administrasi kerap kali menemui hambatan jika tidak disertai dengan biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

​"Kami berharap instansi terkait bisa bekerja secara transparan. Kalau prosedur dipersulit, yang rugi masyarakat dan pelaku usaha kecil di sini," ujar salah satu warga sekitar pelabuhan yang meminta namanya tidak disebutkan.

​Sementara itu, menanggapi temuan lapangan ini, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) LP2TP ( Lembaga Pengawas Pelayaran dam Transparansi Publik), [Andre Andriansyah Saputra, S.H., M.H.,], saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyatakan keprihatinannya. Berdasarkan indikasi dari rangkaian data, temuan pola pungutan, bukti perintah penundaan sistem Inaportnet, hingga kejanggalan rekrutmen tenaga honorer titipan, pihaknya mendesak agar penegak hukum dan instansi pengawas melakukan langkah konkret.

​Pihak LSM mendesak agar Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Ombudsman RI Perwakilan Jambi, serta aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk segera mengusut tuntas jajaran Kepala KSOP Sabak yang menjabat dari periode 2020 hingga sekarang, serta memeriksa pejabat struktural terkait yang diduga terlibat dalam instruksi penyimpangan pelayanan publik tersebut.

​"Jika indikasi penyalahgunaan wewenang, kesengajaan memperlambat sistem Inaportnet demi pungutan liar, hingga rekrutmen transaksional berbasis titipan relasi bisnis ini terbukti, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Kami mendesak agar Kepala KSOP yang menjabat dari periode 2020 hingga saat ini beserta pihak-pihak terkait segera diperiksa dan diusut secara transparan," tegasnya saat dihubungi via telepon.

​Pihak KSOP Sabak Belum Memberikan Klarifikasi

​Sebagai bentuk penerapan prinsip akurasi, keberimbangan (cover both sides), dan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, redaksi Siginjai One telah berupaya melayangkan konfirmasi resmi kepada pihak KSOP Kelas IV Sabak.

​Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala KSOP Sabak maupun pejabat berwenang lainnya belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi resmi atas konfirmasi yang dikirimkan oleh redaksi. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak KSOP Sabak untuk memberikan hak jawab guna melengkapi informasi yang berimbang bagi publik.(Red)