INAPORTNET DIREKAYASA, KESELAMATAN DIJUAL! Dugaan Kongkalikong Agen & KSOP Talang Duku: Sistem Dimainkan, Uang Dipungut, Negara Rugi
0 menit baca
![]() |
| Foto:(Ilustrasi hasil dari Ai) |
JAMBI, SIGINJAI ONE — Sistem digital Inaportnet yang dibangun Pemerintah untuk menjamin keadilan dan transparansi pelayanan di pelabuhan diduga kuat disalahgunakan oleh sekelompok oknum di Wilayah Kerja (Wilker) Talang Duku, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jambi.
Berdasarkan laporan dan kesaksian dari para pelaku usaha keagenan, awak kapal, serta narasumber yang berurusan langsung di lapangan, muncul indikasi praktik penyalahgunaan wewenang secara terstruktur. Modus ini tak hanya berpotensi menggerogoti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tetapi juga mempertaruhkan keselamatan nyawa pelaut di perairan.
Ketua Lembaga Pengawasan Pelayaran & Transparansi Publik (LP2TP), Andre Ardiansyah Saputra, S.H., M.H., menegaskan bahwa temuan ini merupakan jeritan fakta dari para pelaku industri maritim yang dipaksa tunduk pada aturan 'bawah meja'.
"Kami tidak menyampaikan ini tanpa dasar yang kuat. Masyarakat dan agen kapal datang melapor setelah menyaksikan langsung penyimpangan ini. Kami mendesak aparat penegak hukum dan instansi pembina: buktikan ini benar atau salah secara terbuka di hadapan publik!" tegas Andre kepada redaksi Siginjai One, Minggu (24/8/2026).
Andre menambahkan, jika indikasi ini terbukti benar, maka telah terjadi manipulasi sistem secara masif dan penyalahgunaan wewenang demi meraup keuntungan pribadi.
"Istilah 'jatah bulanan' bukan rekaan kami, melainkan sebutan yang dipakai langsung oleh para korban di lapangan. Ini mengindikasikan bahwa praktik pungutan liar (pungli) diduga telah teratur, terjadwal, dan terbagi secara berjenjang. Siapa yang menerima? Siapa yang mengondisikan? Siapa yang melindungi? Semua harus diusut tuntas. Tidak ada yang boleh kebal di atas hukum," lanjutnya.
Lima Indikasi Penyimpangan Krusial
Berdasarkan hasil himpunan laporan masyarakat dan investigasi lapangan, terdapat empat poin krusial yang mendesak untuk segera diperiksa.
1. Manipulasi Sistem Inaportnet (Persetujuan Mendahului Verifikasi) Persetujuan dokumen (ACC) pada sistem Inaportnet diduga sering mendahului verifikasi berkas fisik secara manual. Stempel waktu (timestamp) digital diduga diatur sedemikian rupa agar terlihat tertib prosedur. Dampaknya, terjadi diskriminasi layanan: agen yang menyetor 'uang pelicin' dapat menyelesaikan dokumen dalam hitungan jam, sementara agen yang jujur tertahan hingga berminggu-minggu.
2. Kapal Bebas Berlayar Tanpa Pemeriksaan Fisik Sejumlah kapal diduga kuat dinyatakan layak berlayar hanya dari atas meja tanpa adanya pemeriksaan fisik (cek kelautan) langsung oleh petugas. Kelayakan lambung, mesin, dan alat keselamatan hanya dinilai berdasarkan formalitas di atas kertas. Kapal dengan masa izin kedaluwarsa hingga bermuatan melebihi kapasitas (overload) diduga tetap diloloskan.
3. Pungli Terstruktur Berkedok 'Jatah Bulanan'Praktik pungutan tak resmi diduga tidak lagi bersifat insidental oleh oknum tertentu, melainkan telah menjelma menjadi skema 'jatah bulanan' yang rapi dan terkoordinasi. Kondisi ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat dan mematikan kelangsungan bisnis keagenan kapal yang beroperasi secara bersih
4. Dugaan Kuat Praktik Mark-Up Gross As Received (GAR) batubara PLN cluster Jambi
5. Potensi Kebocoran Penerimaan Negara (PNBP) Sebagian biaya resmi yang seharusnya masuk secara utuh ke kas negara melalui PNBP diduga dialihkan ke kantong-kantong pribadi melalui skema transaksi terselubung. Jika terbukti, modus ini melanggar UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran serta UU Tindak Pidana Korupsi.
Desakan Audit dan Penindakan 5 Instansi
Menanggapi temuan memprihatinkan ini, Redaksi Siginjai One bersama mendesak lima instansi berwenang untuk segera turun tangan melakukan audit forensik dan penindakan tegas:
- Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan: Melakukan audit forensik digital atas stempel waktu Inaportnet KSOP Talang Duku dan mencocokkannya dengan bukti nyata di lapangan.
- Polda Jambi (Ditreskrimsus & Ditpolairud): Mengusut dugaan jaringan pungutan terstruktur serta menelusuri aliran dana (follow the money).
- Kejaksaan Tinggi Jambi: Mengawasi jalannya penegakan hukum agar transparan dan bebas dari intervensi pejabat.
- Ombudsman RI Perwakilan Jambi: Memeriksa dugaan maladministrasi dan tindakan diskriminatif dalam pelayanan keagenan kapal.
- KPK RI: Turut melakukan pemantauan atas indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara skala besar.
"Rakyat tidak menuntut balas, rakyat menuntut keadilan dan keselamatan. Buktikan ini benar atau salah secara terbuka, sekarang juga," pungkas Andre.
Dapatkan update berita tercepat, akurat, dan terpercaya hanya di Siginjaione.com. Lebih suka liputan visual? Follow akun TikTok kami di @siginjaione untuk rangkuman berita menarik setiap hari. Jadikan Siginjai One sebagai referensi utama informasi Anda!
