BREAKING NEWS

RUANG IKLAN TERSEDIA

Pasang promosi Anda di posisi strategis siginjaione.com. Terlihat jelas, jangkauan luas, harga bersahabat.

📲 WA: 0831-8620-5199   |   📧 Email: redaksisiginjaione@gmail.com

Dugaan Pemecahan Paket Proyek Disbunnak Muaro Jambi Memanas, Kadis Keliru Tafsirkan Aturan Konsolidasi Pengadaan?

Foto : ilustrasi Hasil Dari AI

MUARO JAMBI,SIGINJAI ONE– Dinamika konfirmasi terkait tata kelola anggaran dan mekanisme pengadaan barang/jasa di Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kabupaten Muaro Jambi kian memanas. Aroma dugaan pengondisian paket proyek Penunjukan Langsung (PL) lewat skema pemecahan anggaran kini menjadi sorotan tajam tim investigasi.

Berdasarkan data hulu anggaran yang dihimpun tim redaksi siginjaione.com, sejumlah paket pengadaan komoditas sejenis diduga sengaja diurai menjadi belasan paket kecil bernilai di bawah Rp200 juta sejak tahap perencanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pola ini disinyalir kuat untuk menghindari mekanisme tender terbuka melalui LPSE, sehingga membuka celah bagi oknum untuk memplot proyek kepada rekanan tertentu.

Merespons hal tersebut, Kepala Disbunnak Muaro Jambi, Safrinal, SP, M.Si, secara terbuka memaparkan rangkaian argumentasinya melalui saluran komunikasi tertulis pada Rabu (26/8). Safrinal tidak menampik adanya pembagian paket tersebut, namun ia menegaskan bahwa proses itu sah dilakukan sejak tahap awal perencanaan anggaran.
"Terkait pemecahan paket bisa dilakukan pada tahap perencanaan (dalam DPA nya). Yang tidak boleh itu adalah memecah paket pada saat pelaksanaan untuk menghindari tender. Contoh: paket dalam DPA 1 paket dengan nominal 1 Miliar, begitu mau mulai pengadaan baru dipecah," jelas Safrinal memberikan argumentasi versi kedinasan.
Namun, saat didalami mengenai kewajiban hukum Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan Konsolidasi Pengadaan terhadap komoditas sejenis agar efisien dan transparan melalui tender, Safrinal justru mengeluarkan argumen yang dinilai keliru secara regulasi nasional. Ia menilai konsolidasi pengadaan identik dengan proyek konstruksi.
"Kalo menurut saya kondolidasi itu lebih kepada pengadaan konstruksi, di mana perencanaan, pengawasan dan pengerjaan fisik dapat dikonsolidasikan menjadi satu oleh satu penyedia. Kalo ini lebih kepada pemaketan, apakah digabung atau dipecah," ujar Safrinal. Ia juga menambahkan pandangannya terkait Pasal 38 Perpres 12/2021, dengan menilai bahwa metode tender seolah-olah menjadi pilihan terakhir jika metode pengadaan lainnya tidak dapat dilaksanakan.
Selain itu, Safrinal membantah keras tudingan adanya praktik pemecahan paket khusus pada komoditas utama berupa hewan ternak (sapi).
"Seingat sayo pengadaan sapi tidak ada yang dipecah dengan nominal di bawah 200 juta. Sayo membantah itu karena dak pernah ado," cetusnya menggunakan dialek lokal.
 Ia juga membantah tegas adanya tudingan aliran 'uang komitmen' atau setoran di muka terkait paket proyek di dinasnya.

Menabrak Aturan Perpres Pengadaan?

Tafsir personal yang disampaikan oleh Kepala Disbunnak Muaro Jambi tersebut nyatanya bertolak belakang dengan pakem regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tertuang dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021.

Dalam lembar hukum negara tersebut, apa yang dijabarkan Safrinal mengenai penyatuan perencanaan, pengawasan, dan fisik oleh satu rekanan bukanlah definisi dari Konsolidasi Pengadaan, melainkan definisi dari metode Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi (Design and Build).

Sebaliknya, Perpres Pengadaan menegaskan bahwa Konsolidasi Pengadaan adalah strategi menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang sejenis—termasuk barang persediaan non-konstruksi seperti bibit tanaman, pakan, dan obat-obatan—dalam satu tahun anggaran demi asas efisiensi harga grosir negara (value for money).

Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres No. 12 Tahun 2021 juga melarang keras memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender, baik yang direncanakan sejak awal dalam DPA maupun pada tahap pelaksanaan.

Di akhir diskusi konfirmasi tersebut, Safrinal menunjukkan sikap terbuka dan legawa untuk mempelajari kembali aturan pengadaan barang dan jasa pengadaan pemerintah. "Kalo memang saya salah krn kurang faham...saya akan bertanya lgi dgn yang lebih memahami ini, terimakasih diskusi dari Bapak," tutur Kadis Disbunnak Muaro Jambi menutup percakapan secara santun.

Rentetan pengakuan hulu anggaran dan kekeliruan tafsir regulasi dari orang nomor satu di Disbunnak Muaro Jambi ini kini menjadi modal data otentik bagi redaksi. Tim Investigasi siginjaione.com dipastikan akan terus mengawal kasus ini ke instansi pengawas, termasuk Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, guna mencocokkan dokumen DPA dengan fakta riil penyerapan anggaran di lapangan (SN/Red)

Dapatkan update berita tercepat, akurat, dan terpercaya hanya di Siginjaione.com. Lebih suka liputan visual? Follow akun TikTok kami di @siginjaione untuk rangkuman berita menarik setiap hari. Jadikan Siginjai One sebagai referensi utama informasi Anda!
Berita Terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image